Properti atau tanah merupakan aset berharga yang banyak diminati di Indonesia. Namun, sebelum membeli atau menjual properti, kita harus memahami legalitasnya terlebih dahulu. Salah satu hukum yang berhubungan dengan properti di Indonesia adalah Hukum Agraria.

Hukum Agraria adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang terkait di Indonesia. Hukum ini mengatur segala aspek yang terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengalihan tanah. Dalam hukum agraria, setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanah harus memiliki hak atas tanah tersebut.

Ada beberapa bentuk hak atas tanah dalam hukum agraria di Indonesia, seperti hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan sebagainya. Hak milik adalah bentuk hak paling kuat di antara hak lainnya, di mana pemilik memiliki hak penuh atas tanah dan dapat melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, selama tidak melanggar hukum.

Sedangkan hak pakai dan hak guna bangunan adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk memanfaatkan tanah selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, pemilik tanah tetap memegang hak miliknya, namun memberikan hak penggunaan kepada pihak lain.

Untuk memiliki properti yang sah di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Pertama, harus memiliki sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini adalah bukti legalitas kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, harus memenuhi persyaratan hukum agraria, seperti mengikuti aturan penggunaan dan pengalihan tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketika membeli properti, pastikan bahwa sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh penjual sah dan sesuai dengan peraturan hukum agraria yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko sengketa tanah di masa depan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan waktu.

Dalam kesimpulannya, legalitas properti sangat penting untuk dipahami sebelum membeli atau menjual properti. Hukum Agraria adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan tanah dan harus dipatuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanah. Dalam hal ini, sertifikat hak atas tanah dan persyaratan hukum agraria harus dipenuhi untuk memastikan bahwa properti yang dimiliki sah dan legal.